Oleh: I Nyoman Aji Suadhana Rai*
There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and responsibility, as citizens, as Americans, and especially as leaders – leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation — to defend the truth and to defeat the lies.
Joseph R. Biden (President of the United States)
Satu tahun sejak pemerintahan Joe Biden berlangsung, Menteri luar negeri Antony Blinken akhirnya datang mengunjungi Indonesia di akhir tahun 2021 yang menandakan keseriusannya dalam menjalin hubungan dengan Indonesia yang berada di bawah bayang-bayang China. Dalam kunjungannya kali ini Blinken membawa agenda di bawah bendera Indo-pacific. Kandidat terkuat dari partai republik itu menegaskan bahwa tetap berpegang teguh kepada demokrasi, meningkatkan perdagangan dan ekonomi, serta berkolaborasi dalam bidang keamanan siber di Indonesia.
Yang menarik dari kunjungan ini adalah terdapat beberapa fenomena internasional yang menarik untuk dilihat dari kacamata keamanan setelah kunjungan berlangsung, di antaranya adalah kerusuhan di Kazakstan pada awal January 2022. Sejak meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet 30 tahun lalu baru kali ini terdapat ketegangan di negeri “landlock” ini.
Negeri ini mempunyai segudang keindahan dan sumber daya alam yang terbentang luas diapit dengan dua kekuatan utama di wilayah ini yaitu Russia dan China. Berkat bantuan militer dari Russia dan CSTO akhirnya ketegangan semakin mereda dan situasi di Almaty dapat kembali distabilkan. Melihat dari teori “domino effect” akan sangat berbahaya bagi kawasan asia tengah jika situasi di Kazakstan tidak bisa distabilkan dengan baik.
Fenomena kedua adalah ketegangan di Ukraina, keberhasilan yang diberikan oleh CSTO untuk Kazakstan memberikan preseden buruk bagi para aliansi dan partner untuk negara sekutu di bawah bendera NATO. Hal tersebut seakan ditegaskan oleh Blinken yang menyebut bahwa terdapat lima narasi disinformasi Russia[1] yang diklaim oleh AS sebagai “false flag” operations. Posisi AS sebagai negara adidaya memberikan dua opsi terkait dengan kejadian di Donbass dan Donetks, yaitu de-eskalasi dan dialog.
Standar Ganda
Keputusan yang diambil oleh Blinken yang menyatakan mengirimkan “bantuan militer” sebesar lebih kurang 200$ cenderung bias dan multitafsir. Hal ini terletak dikarenakan tidak adanya pernyataan resmi dari pemerintahan Biden, yang ada hanyalah statement dari media sosial ataupun media internet dan yang lainnya. Walaupun di beberapa media sosialnya Blinken kerap kali mengirimkan tweet tentang datangnya bantuan militer sebesar 90 tons di ukraina, hal tersebut hanya dikonfirmasi melalui kedutaan AS di Kiev melalui foto dan bukan melalui dokumen resmi ataupun perjanjian yang dibuka secara publik.
Hal tersebut juga ditekankan di dalam pernyataan resmi Blinken[2] tentang proposal mengenai keadaan di Ukraina yang tidak dibuka secara publik. Tentu saja hal tersebut memberikan banyak tanda tanya ketimbang kejelasan. Terkait dengan misinya menegakan demokrasi dan transparansi reciprocal namun di satu sisi tidak memperlihatkan niatan yang sama atas kegiatannya di Kiev yang cenderung tertutup.
Melalui penelitian disertasi Dr. Umar Suryadi Bakry, dalam kajiannya tentang “bantuan kemanusiaan” NATO di Libya memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam analisis interpretif kalangan just war theory tidak menitik beratkan kepada mengapa negara melakukan intervensi, melainkan lebih kepada justifikasi moral sebagai alasan untuk penggunaan kekuatan militer. Hal tersebut sama seperti di masa pemerintahan Bush beberapa periode yang lalu tentang global war on terrorism di Iraq dan Afganistan.
Nampaknya, pemerintahan Biden di awal pemerintahannya lebih memfokuskan mengkonsolidasikan kekuatan di nasionalnya untuk melawan Covid-19, ditambah di level congress kekuatan Biden mulai melemah, menurut hasil dari huffpost[3] menyatakan terdapat penurunan sebesar lebih dari 30% atas kinerja yang dilakukan Biden di awal pemerintahannya dari 61%, desakan dari partai republikan memberikan kondisi tekanan lateral terhadap demokrat. Oleh karena itu jalan keluar yang dilakukan oleh Biden cs adalah dengan menerapkan pola-pola lama seperti sangsi terhadap Russia dan meningkatkan ketegangan di kawasan.
Standar ganda juga dimainkan oleh beberapa negara di kawasan, Jerman misalnya, menyebutkan tidak akan mengirimkan pasukannya di Ukraina[4], namun data menunjukan di antara tahun 2020 dan pertengahan 2021 tercatat telah menjual peralatan militer, dan radio komunikasi kepada Ukraina dengan total nilai 5.8 Juta Euro atau setara dengan 6,67 % dari total GDP Ukraina di tahun 2020. Lain dengan Jerman, lain pula dengan Inggris, di beberapa pertemuan sekertaris pertahanan Ben Wallace menyatakan telah mengirimkan anti-armor, dan persenjataan sistem pertahanan ke Ukraina, namun di sisi lain menyatakan tidak mengirimkan pasukannya karena bukan bagian dari NATO.
Dalam kacamata strategis, hal tersebut dapat dimengerti, karena dengan segala kecanggihan teknologi yang sekarang dipakai dan sedang marak dikembangkan secara global, terdapat perubahan yang signifikan dalam kacamata keamanan, yaitu ruang digital. Teknologi yang berkembang pesat di kalangan masyarakat luas, tidak serta merta bisa diimplementasikan di ruang publik atau di level pemerintahan.
Perang Hybrid
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
