Perang Hybrid
Ketegangan di Ukraina, kerusuhan di Kazakstan, dan ketegangan di Taiwan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengkonsolidasikan kondisi internal di sebuah kawasan atau dengan kata lain penggunaan game theory sangat kental kondisi rasional dalam pengambilan keputusan diperlukan demi berlangsungnya status quo. Dengan adanya ketegangan ini beberapa kebijakan bisa diimplementasikan, terutama kebijakan yang tidak populer. Namun di satu sisi sesuai dengan hukum internasional, negara lain tidak bisa mengintervensi, tidak untuk mempengaruhi.
Melalui teknologi, setiap individu bisa memberikan pengaruh dan opini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dimiliki masing-masing negara melalui kebebasan informasi. Peran teknologi yang sistematis dapat memberikan kebijakan yang tepat terhadap masyarakat jika pengambil kebijakan memiliki data yang akurat. Di sinilah peran para pemimpin diuji, apakah dalam mengambil keputusan dalam situasi krisis bisa memberikan keuntungan terhadap kekuasaan tertentu. Contoh dari game theory ini sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan di lapangan. Perang Hybrid adalah salah satunya.
Salah satu contoh nyata penggunaan perang hybrid adalah apa yang terjadi Krimea tahun 2014. Menurut beberapa pihak, Russia telah melakukan “perang hybrid” dalam penggunaan militer dan taktik perang gerilya terhadap situasi di Krimea. Namun beberapa penelitian menunjukan bahwa jalan referendum[5] adalah jalan terbaik bagi Ukraina dan di kawasan yang di mana tensi meningkat di beberapa tahun belakangan di bawah pemerintahan Viktor Yanukovych. Referendum Krimea adalah bagian dari (jalan tengah) stabilisasi di Eropa.
Yang mengejutkan adalah, beberapa riset menunjukan bahwa penggunaan sosial media merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis di Ukraina di pertengahan tahun 2013, di mana Facebook, Twitter dan Vkontakte[6] merupakan sarana utama dalam penyebaran informasi untuk masyarakat Ukraina. Bahkan Euromaidan, telah mencapai 125.000 pengikut dan sebagai salah satu sarana untuk melakukan perkumpulan massa secara daring. Data yang dikumpulkan sangatlah berpengaruh terhadap sebuah keputusan taktis di lapangan, oleh karenanya kesuksesan operasi dalam perang hybrid sangat ditentukan oleh seberapa besar individu menerima speech act yang dikeluarkan oleh aktor yang mewacanakan.
Dalam athena camp, John Arquilla dan David Rondfelt juga secara tidak langsung mengenai metode peperangan hybrid, salah satunya adalah dengan konsep Netwar dan Cyberwar. Bagi Arquilla, kemunculan perang hybrid (netwar & cyberwar) ini dipengaruhi oleh perubahan dalam RMA (revolution in military affairs), yang mengakibatkan perubahal pola-pola peperangan yang berlangsung di lapangan. Dalam pandangannya, netwar mempunyai skala yang lebih kecil dibandingkan cyberwar, biasa di level masyarakat sosial dan aspek NGO, akan tetapi sama-sama menggunakan data dan informasi di dalamnya baik langsung maupun secara tidak langsung.
Netwar lebih menyasar upaya deception di kalangan masyarakat sosial dengan dengan menggunakan data dan informasi secara massif digunakan dan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu seperti, bisnis, teroris, ataupun organisasi kriminal. Data-data tersebut dipakai untuk kepentingan perang hybrid dalam menjalankan operasi militer tertentu seperti, false flag, disinformasi, dan lain-lain.
Olimpiade Beijing
Analis dari Institute for Strategic Studies and Forecast Nikita Danyuk, menyebutkan bahwa pola-pola konflik yang terjadi belakangan ini sama halnya seperti apa yang terjadi di tahun 2008 yang pada saat itu terjadi konflik antara Georgia dan Ossetia. Pola-pola bantuan militer mulai dari instruktur, persenjataan, informasi, dan bantuan diplomatik juga diberikan oleh pihak barat dalam kaitannya untuk meredam konflik persenjataan di Georgia.
Nikita juga meramalkan jika terjadi konflik terbuka antara NATO dan Russia, maka akan terjadi penurunan GDP dari segi ekonomi dunia, selain itu, harga minyak dunia akan mengalami kenaikan sebesar 150 dolar per barel dan menyebabkan terjadinya kemungkinan adanya situasi bipolarisasi baru antara Eropa-Amerika dan Russia dengan China.
Menurut K.J Holsti, salah satu cara yang digunakan oleh negara untuk memperluas pengaruhnya adalah dengan meningkatkan prestis dalam ajang-ajang bertaraf internasional. China dalam waktu dekat ini akan mengadakan Olimpiade musim dingin 2022. Oleh karena itu dengan segala cara akan membuat event bergensi internasional ini mendapatkan perhatian dunia, termasuk dari upaya untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik di kawasan.
Dalam beberapa kesempatan, AS dan 6 negara barat menyatakan akan melakukan boikot di Olimpiade Beijing 2022 oleh karena tindakan kekerasan yang dilakukan China di Uighur. Selain itu, ajang bergengi ini merupakan sebuah pembuktian bagi China untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Beijing mampu melakukan penanganan yang baik dalam hal penyebaran Covid-19.
Olimpiade musim dingin di Beijing sejatinya merupakan sebuah kompetisi olahraga yang harus terbebas dari intervensi politik, hal tersebut seharusnya menjadi alasan utama terselenggaranya ajang internasional ini. Namun, kesuksesan dari acara ini sangat dipengaruhi oleh political will dari negara tuan rumah. Beberapa negara yang melakukan boycott merupakan bagian dari diplomasi yang ingin disampaikan kepada dunia, bahwa terdapat sesuatu yang berbeda ketika Olympic diselenggarakan di China, salah satunya adalah mengenai penggunaan sarana komunikasi.
Seperti yang dilansir BBC[7] untuk memonitor Covid-19, para atlit diwajibkan untuk menginstall My2022 di smartphonenya masing-masing 14 hari sebelum kedatangannya di China. Hal tersebut untuk mengantisipasi kebocoran data yang mungkin akan dialami oleh para atlit.
Pengawasan dan kontrol yang ketat merupakan permasalahan yang akan dihadapi di ajang Olimpiade ini, seperti yang dilansir BBC, Beijing akan mengawasi segala macam aktifitas yang mungkin akan mempengaruhi kondisi politik di negeri tirai bambu itu. The Citizen lab, sebuah riset institute berbasis di Kanada mengkonfirmasi hal tersebut. bahwa nomor paspor, rekam medis, dan data perjalanan bisa menjadi vulnerable terhadap segala macam serangan dari hackers dalam aplikasi My2022. Segala macam “kata kunci” yang mengancam kestabilan politik di China akan di sensor. Keadaan ini akan menjadikan China sebagai satu-satunya negara mampu dan berdaulat di ruang digital.
Hal tersebut sangat wajar jika dilihat dari kacamata China sebagai negara yang berdaulat. Di satu sisi China telah mengimplimentasikan sistem keuangannya ke dalam instrument digital seperti weibo dan wechat, dalam praktek kesehariannya sangat membantuk perekonomian China yang semakin kompetitif sambil, selain itu ekosistem digital ini didukung dengan ketatnya arus informasi dan pengawasan terhadap kondisi keuangan domestik, serta mampu bekerjanya aparat keamanan yang bertugas untuk memantau arus peredaran uang dan informasi di China.
‘Peluang’ untuk Indonesia
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
