ABC AUSTRALIA NETWORK
Elodie Largenton dan Australia Plus
Thomas Dandois, wartawan Perancis yang ditahan di Propinsi Papua tahun lalu karena tak memiliki izin masuk yang benar, meragukan Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti janjinya mencabut larangan peliputan bagi jurnalis asing di wilayah itu.
Awal bulan ini, dalam kunjungan ke Papua, Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan pelarangan bagi jurnalis asing untuk meliput di wilayah tersebut.
Tahun lalu, Thomas Dandois bersama rekannya Valentine Bourrat, dipenjarakan selama 2,5 bulan saat sedang syuting program dokumenter tentang gerakan separatis di provinsi ini.
Pihak berwenang Indonesia saat itu menyatakan keduanya masuk ke Papua tanpa izin sebagai jurnalis.
“Saya pikir itu tak akan berubah dramatis dalam semalam. Hasil peliputan tak akan menyenangkan pemerintah Indonesia. Akan ada hal-hal yang tak ingin mereka dengar,” utaranya.
Sejak pengumuman Presiden Jokowi, seorang pejabat senior Indonesia mengatakan, jurnalis asing masih harus mengajukan permohonan izin dan akan dikenakan pemeriksaan.
“Apakah Papua pasti dibuka untuk jurnalis, akankah mereka bisa melakukan pekerjaan mereka? Kami belum tahu dan kami harus tetap sangat berhati-hati akan hal itu,” sebut Thomas.
Thomas telah kembali ke Perancis tapi masih mengikuti perkembangan peristiwa di wilayah yang kaya sumber daya itu.
“Saya memiliki perasaan jika saya meminta visa, saya tak akan mendapatkannya. Itu hal pertama yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar berita ini. Saya pikir, oke, mari kita lihat bagaimana mereka akan bereaksi jika saya meminta izin,” ujarnya.
Thomas juga pernah dipenjarakan di Nigeria sebelum penahanannya di Indonesia. Ayah dari dua anak ini telah bersumpah “untuk tak kembali ke zona perang, tak mengambil resiko”.
Tapi kemungkinan pencabutan larangan peliputan di Papua membuatnya berpikir ulang.
“Kami tak punya cukup bahan untuk sebuah laporan lengkap. Tapi itu bisa jadi menarik, hari ini atau satu setengah tahun kemudian, untuk melengkapi laporan kami dengan mewawancarai kedua belah pihak,” katanya.
Ia menambahkan, “Ini akan memungkinkan kami untuk membuat laporan lengkap, tak bias ke satu pihak melawan pemerintah Indonesia.” []
