Penulis: Totoh Wildan Tohari, Mahasiswa Hukum UIN SGD Bandung
Infrastruktur menjadi kata kunci penting dalam pemerintahan Jokowi. Hampir semua pidato beliau menekankan tentang pentingnya infrastruktur dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ibarat kalau usaha, dagangan Presiden Jokowi adalah rencana besar proyek infrastruktur yang akan dibangun.
Dalam lampiran Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional, ada 225 proyek infrastukur yang masuk dalam kategori strategis yang pelaksanaannya akan dipercepat. Mulai dari proyek bendungan, tol, jalan raya, bandara dan sebagainya.
Kalau kita tidak cermat memaknainya serta memikirkannya, maka pasti kita akan memuji setengah mati proyek-proyek ini. Gambaran betapa megahnya proyek ini jika sudah selesai menjadi hal pertama yang terlintas.
Tapi apakah itu benar?
Dalam alam anggaran saja, rasanya APBN kita tidak mampu. Karena satu proyek saja bisa menghabiskan Trilyunan Rupiah. Salah satu contohnya adalah Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta yang menelan dana sebesar Rp 70 Triliun lebih.
Lalu bagaimana dengan 224 proyek yang lain? Jelas APBN kita tidak akan mampu. Gambaran untuk APBN 2016 jelas memberikan alasan proyek Infrastruktur Jokowi adalah mustahil. Apalagi dari beberapa media menyebutkan Menkeu Sri Mulyani akan memangkas APBN 2016 sebesar 130 T lebih. Hal ini karenakan pendapatan melaui pajak meleset jauh dari target pemerintah.
Hanya saja, pemerintah Jokowi kemudian berkilah tidak semua proyek itu dari APBN tapi melibatkan swasta sebagai penopang dana proyek infrastruktur. Tapi swasta seperti kita tahu dalam setiap proyek yang akan dibuat pasti berorientasi pada keuntungan perusahaannya. Dan rakyatlah yang kemudian dikorbankan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Apakah ini tidak diperhitungkan?
Perlu Kontrol Mahasiswa
Mahasiswa dalam momen penting ini harus tampil untuk memperhitungkan serta mengambil peran atas ketidakberesan proyek-proyek impian Jokowi. Jelas ini harus dilakukan, karena bagaimanapun ini hal ini merupakan tanggungjawab mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Seperti yang disebutkan dalam tri dharma perguruan tinggi yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Jika pada masa lalu, mahasiswa melawan tirani bernama Soeharto yang sangat otoriter dan anti demokrasi. Kini sudah seharusnya mahasiswa melawan Jokowi yang selama ini dikonotasikan sebagai “Pro Demokrasi” namun sebenarnya “Anti Demokrasi”.
Bagaimana bisa begitu? Karena pada setiap proyek yang akan dibangun, kepentingan rakyat tidak pernah didengar. Salah satunya adalah dalam penyelesaian proyek Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga yang rumahnya terendam air waduk, tidak mendapat kompensasi yang sepadan. Meskipun sudah protes, suara warga tidak didengar. Ini menunjukkan suara rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan dalam iklim demokrasi tidak didengar, bahkan dianggap angin lalu.
Sementara pers atau media massa di Indonesia sudah tidak seganas dulu dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Bukan rahasia umum lagi, beberapa pemilik media besar adalah kawan politik Jokowi dan ini bisa menjadi alasan mengapa peran pers dan media sebagai kontrol kebijakan pemerintah khususnya dalam proyek Infrastruktur menjadi tumpul.
Mahasiswa sekali lagi harus mengambil peran yang penting itu, sebagai subyek yang melakukan pengawasan atas semua kebijkan pemerintah Jokowi, khususnya dalam hal proyek-proyek Infrastruktur.
Apakah mahasiswa punya kewajiban untuk melakukan itu? Jawabannya adalah punya!
Dana pendidikan APBN yang selama ini membantu mahasiswa melalui subsidi kepada setiap Perguruan Tinggi didapat sebagian dari pajak yang selama ini berasal dari hasil jerih payah rakyat Indonesia. Subsidi kepada setiap Perguruan Tinggi itu membantu ribuan mahasiswa dalam meringankan beban mahasiswa itu sendiri.
Kontrol mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi seharusnya menjadi balas jasa atas apa yang telah diberikan oleh rakyat Indonesia melalui pajak yang telah dibayarkan. Kontrol mahasiswa sangat penting dalam menjaga agar setiap kebijakan berkaitan dengan infrastruktur dapat memihak rakyat Indonesia.
Ketika APBN tidak sanggup membiayai proyek-proyek Infrastruktur Jokowi, maka swasta akan menjadi harapan Jokowi dalam menyelesaikan proyek-proyek itu. Dan itu akan lebih berbahaya bagi kehidupan rakyat korban proyek, karena kepentingan swasta pasti akan lebih didahulukan oleh Pemerintahan Jokowi.
Sebagai contoh lagi, proyek reklamasi teluk Jakarta yang selama ini disetir oleh swasta dalam hal ini pengembang ternyata sangat merugikan kehidupan para nelayan. Selain karena merusak ekosistem laut teluk Jakarta, juga mengurangi pendapatan mereka dalam mencari nafkah.
Bukan hanya karena proyek-proyek itu akan merugikan masyarakat sekitar, seringkali terjadi praktek korupsi dalam proyek-proyek itu sendiri. Misalnya saja, penangkapan anggota DPR Partai penguasa oleh KPK karena menjadi calo dalam beberapa proyek yang akan dijalankan saat ini.
Dari sini saja, proyek-proyek Infrastruktur Jokowi sudah semestinya dikontrol dengan sangat ketat, karena potensi merugikan rakyat dan penyelewengan sangat besar. Ketika pers sudah ikut kepada penguasa, suara mahasiswa harus lebih bersuara atas proyek-proyek itu. Julukan kaum terpelajar sudah seharusnya digunakan dalam mengontrol proyek-proyek itu. Ilmu-ilmu yang telah didapat di dalam kelas bisa dipraktikan langsung untuk mengontrol pemerintahan Jokowi.
Apakah suara mahasiswa efektif dan akan didengar?
Ketika pada 20 Mei 2015 ada isu mahasiswa akan demo besar-besaran menurunkan Jokowi, seketika politik Indonesia terkejut. Isu demo itu, pada akhirnya membuat Pemerintahan Jokowi mengundang mereka pada tanggal 19 Mei untuk makan malam di Istana.
Terlepas pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu terbujuk rayu Jokowi, dari kasus ini kita dapat belajar bahwa mahasiswa masih menjadi elemen yang bisa membuat Pemerintahan Jokowi gemetar. Momen sedang gencar-gencarnya Pemerintahan Jokowi menggalakan proyek Infrastruktu bisa dimanfaatkan oleh gerakan mahasiswa untuk memberikan tekanan besar kepada pemerintahan Jokowi. Apalagi ketika sumber swasta itu adalah dari asing, Tiongkok misalnya. Proyek itu akan semakin rentan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia.
Reformasi 98 memang yang disuarakan hingga Pemerintahan otoriter Soeharto jatuh adalah prestasi besar mahasiswa Indonesia. Kini 18 tahun setelah Reformasi, pemerintahan telah berganti berada di tangan Jokowi yang dalam program besarnya adalah menggalakan proyek Infrastruktur dengan alasan untuk menopang ekonomi Indonesia. Mahasiswa harus ambil peran besar untuk melakukan kontrol terhadap proyek-proyek, agar kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi proyek-proyek yang selama ini cenderung merugikan masyarakat sekitar proyek Infrastruktur serta untuk mencegah penyelewengan dalam proyek itu sendiri.
Hidup Rakyat Indonesia
Salam Mahasiswa Indonesia
