Parlemen Norwegia mengambil langkah penting dalam isu etika investasi global. Mayoritas anggota Komite Keuangan Parlemen Norwegia memutuskan untuk memperketat pengawasan terhadap dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) senilai 1,8 triliun USD, dengan menolak investasi di perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam pelanggaran hukum internasional, khususnya dalam mendukung pendudukan Israel atas Palestina.
Langkah ini diambil menyusul desakan dari para pegiat kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil yang menuntut pemerintah Norwegia menarik investasinya dari perusahaan-perusahaan yang dianggap berperan dalam memperpanjang konflik dan pelanggaran HAM di Palestina.
Dalam keputusan terbarunya, Komite Keuangan menegaskan bahwa hanya perusahaan yang secara langsung terkait dengan pelanggaran hukum internasional yang dapat dikeluarkan dari portofolio dana tersebut. Artinya, perusahaan yang hanya beroperasi di wilayah pendudukan tanpa keterlibatan langsung dalam praktik ilegal tidak akan otomatis di-blacklist.
Saat ini, dana kekayaan Norwegia telah memasukkan 11 perusahaan ke dalam daftar hitam karena terbukti memberikan dukungan kepada pendudukan Israel. Salah satu yang terbaru adalah Paz, jaringan stasiun pengisian bahan bakar asal Israel, yang dikeluarkan dari portofolio awal Mei lalu.
Selain itu, komite juga mempertahankan larangan investasi terhadap kontraktor pertahanan besar seperti Lockheed Martin, Boeing, dan Airbus yang memproduksi komponen senjata nuklir.
Pada akhir 2023, dana kekayaan Norwegia tercatat memiliki lebih dari 2 miliar USD dalam 65 perusahaan asal Israel—sekitar 0,1% dari total nilai dana. Namun, sejak eskalasi perang di Gaza, tekanan terhadap dana ini meningkat tajam. Para pegiat meminta agar Norwegia mengambil langkah tegas, seperti yang dilakukan terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada 2022, di mana pemerintah segera memerintahkan pelepasan seluruh investasi di perusahaan-perusahaan Rusia.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
