Mega Dwi Anggraeni
BANDUNG, KabarKampus – Jika pluralisme tidak ada, maka negara akan dikuasai oleh kelompok-kelompok hegemonik. Dan saat ini, Indonesia sedang berjalan ke arah itu. Padahal sejak jauh hari, negara sudah menyatakan diri sebagai negara berBhineka Tunggal Ika.
Berbagai kasus kekerasan terhadap agama mulai bermunculan di Indonesia sejak 2006. Kondisi tersebut terus meningkat selama tujuh tahun. Meski tahun 2013 kasus berkurang, tetapi jika dilihat melalui grafis kondisinya selalu stagnan.
Sampai saat ini tercatat ada 222 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Sebut saja salah satunya adalah kasus pembubaran dan kekerasan pada jemaah Katolik di Sleman, Jogjakarta, akhir Mei 2014 lalu.
Budhy Munawar Rachman, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, mengatakan sebenarnya pluralisme sangat dibutuhkan. Dia menyatakan, pluralisme bisa membantu mengembangkan pluralitas.
“Ada perbedaan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas ini artinya kenyataan, sementara pluralisme adalah kenyataan yang bisa dikelola menjadi sesuatu yang produktif. Konsep ini bisa membantu untuk mengembangkan pluralitas,” jelasnya kepada seluruh peserta Workshop Pers Kampus di Hotel Lotus, Bandung, Kamis (5/6/2014).
Menurut Budhy, jika tidak ada pluralisme maka negara akan mengarah pada perpecahan. Dia menyebutkan salah satu contohnya adalah Ahmadiyah dan Syiah, yang memiliki pandangan berbeda dengan Sunni.
“Perpedaan ini bisa dibicarakan bersama-sama. Dan hal ini bisa memuculkan toleransi. Tetapi jika perbedaan tidak didialogkan, dibicarakan, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut Budhy, hanya negara-negara maju saja yang menjalankan pluralisme. Dia memberi contoh Amerika Serikat. Menurutnya, di negara tersebut agama-agama seperti Islam, Budha, Hindu, bisa berkembang sama pesatnya.
“Pluralisme ini diperlukan karena akan memberikan efek dinamika dan mendorong setiap individu untuk menyempurnakan kepercayaan masing-masing,” tambahnya.
Dalam workshop yang digelar selama tiga hari ini, Budhy memaparkan teorinya terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakninan. Workshop yang digagas oleh LSM Sejuk ini diikuti oleh 20 LPM se-Indonesia.
