NASIR
JAKARTA, KabarKampus-Pengesahan UU Pilkada oleh DPR menunjukkan sikap tidak demokratis. Problem demokrasi di Indonesia juga dinilai seperti hubungan asmara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh DR. Budiarto Danujaya, MM, Dosen Filsafat Politik FIB Universitas Indonesia dalam Diskusi Lintas Perspektif bertajuk “Persimpangan Moral Dalam Pembangunan Demokrasi dan Ekonomi Indonesia” di Auditorium gedung X FIB UI, Selasa, (14/10/2014).
“Sikap DPR seharusnya lebih demokratis di negara demokrasi. Jangan sikap pro terhadap rakyat, berubah menjadi dosa,” ujar Budiarto Danujaya di hadapan mahasiswa.
“Banyak pemikir politisi, yang pikirannya apatis, bahkan tidak ada yang pro demokrasi, ini tentu suatu hal yang aneh.”
Menurutnya demokrasi membuat akses terhadap kesadaran, termasuk kesadarakan akan akses informasi. Banyak rakyat kelaparan bukan karena tidak ada makanana, namun karena tidak ada akses untuk memperoleh makanan.
Meski demokrasi langsung, ungkapnya juga mempunyai banyak problem, namun tetap harus dilaksanakan sebab sudah tertuang dalam Pancasila pasal 5 yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi bukan-bukan. Bukan ini dan bukan itu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Indonesia telah dipimpin oleh rezim diktator selama 33 tahun, dan jangan sampai Indonesia kembali ke masa diktator tersebut,serta menjadikan diktator jauh lebih baik.
“Demokrasi obatnya adalah demokratis, bukan kembali ke diktator, seperti yang terjadi di Tiongkok dan India,” jelasnya.
Ia menuturkan, demokrasi Indonesia sama seperti hubungan asmara, saat pacaran diperjuangkan sampai akhirnya menikah, setelah menikah lebih berat lagi perjuangan sang pasangan.
“Yang perlu ditekankan adalah, setelah demokrasi kita dapatkan, demokrasi secara sesama justru tambah sulit dan membawa persoalan,”ungkapnya. []
