Ahmad Fauzan Sazli
BANDUNG, KabarKampus – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung membuka posko pengaduan pemilu di Sekretariat HMI Cabang Bandung, jalan Sabang No. 17 Bandung. Posko tersebut dibuka sebagai upaya meminimalisir praktik politik transaksional pada pemilu 2014.
Menurut Ridwan Nurrohim, Ketua Umum HMI Cabang Bandung, mereka memandang penyelenggaraan pemilu 2014 kurang maksimal dan jauh dari kata ideal. Pembukaan posko tersebut merupakan upaya mereka untuk meminimalisir praktik politik transaksional dan money politik.
Hal ini juga kami sampaikan dalam sebuah “Petisi Kebangsaan” yang akan kami tembuskan ke semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu, diantaranya KPK, POLRI, KPU/KPUD, serta Bawaslu. Upaya ini harus kita lakukan bersama-sama untuk membenahi sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia, dengan adanya upaya penyempurnaan UUD ’45 dan Undang-undang PEMILU.
“Apabila ada yang mengetahui praktik money politik pada proses pemilu legislatif dan apabila adanya politik transaksional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPUD Provinsi,KPUD Kabupaten/Kota) dalam upaya mengkapitalisasi jabatan/kewenangannya, harap segera dilaporkan,” katannya kepada KabarKampus, Selasa, (22/04/2014).
Selain itu mereka juga telah membuat petisi kebangsaan yang disampaikan ke semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya KPK, Polri, KPU/KPUD, serta Bawaslu.
‘”Upaya ini harus kita lakukan bersama-sama untuk membenahi sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia, dengan adanya upaya penyempurnaan UUD ’45 dan Undang-undang PEMILU,” jelasnya.
Untuk mendorong Pemilu yang bersih, jujur, dan adil., sebelumnya HMI Cabang Bandung juga menggelar audiensi ke KPUD Jawa Barat, Senin, (21/04/2014). Saat itu mereka diterima oleh Yayat Hidayat, Ketua KPUD Jawa Barat dan Agus Supandi, komisioner KPUD di Kantor KPUD Jabar. Dalam audiensi dengan Ketua KPUD Jabar itu juga sekaligus menanda-tangani “Petisi Kebangsaan”.[]
