JAKARTA, KabarKampus – BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menggelar aksi 100 Hari Pemerintahan, Jokowi – JK di Istana Negara, Rabu, (28/01/2014). Dalam aksi tersebut mereka mengkritisi 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Mereka menilai selama Jokowi memimpin banyak ditemukan tindakan-tindakan yang tidak konsiten antara ucapan dan perbuatan.
“Janji-janjinya selama kampanye meleset, menghilang, dan tidak tepat sasaran, terburu-buru, mementingkan pihak-pihak yang menempati aspek strategis,” kata Erwin Djamalludin, Ketua BEM PNJ dalam pernyataannya di depan Istana Negara, Rabu, (28/01/2015).
Menurut Erwin, selama 100 hari Jokowi memimpin, harus ada evaluasi pada kabinet kerja. Karena banyak kebijakan yang tidak tepat dan sangat tidak nyaman bagi publik.
Adapun poin-poin yang harus dievaluasi tersebut kata Erwin yaitu ; sistem 3 kartu sakti yang sebenarnya hanyalah perubahan nama dari program SBY, penunjukkan beberapa menteri, Jaksa Agung, calon Kapolri dan Watimpres adalah keputusan yang tidak sesuai dengan janji Jokowi di masa kampanye.
Selain itu, kata Erwin poin lainnya yang harus dievaluasi adalah perseteruan Polri dan KPK. Mereka menilai Jokowi tidak tegas dalam menghadapi masalah tersebut. Persoalan lainnya adalah perpanjangan nota kesepahaman antara PT. Freeport Indonesia yang bertabrakan dengan UU. No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.
Oleh karena itu kata Erwin, mereka mendesak presiden untuk ceat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan negara. “Jangan hanya blusukan dan tebar pesona. Bekerja lebih keras, sesuai nama kabinet,” terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, BEM PNJ menghimbau Presiden Jokowi untuk menjaga dan mendukung penuh KPK sebagai pemberantasan korupsi dan mendukung Polri untuk bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu mereka meminta presiden mengevaluasi kepemimpinannya dan kabinetnya secara menyeluruh dan disampaikan kepada publik.[]
