JAKARTA, KabarKampus – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyabut hari pertama pemerintahan Jokowi-Amin dengan turun ke jalan. Sambutan ini mereka lakukan, karena masih banyaknya kebijakan Jokowi yang merugikan rakyat pada pada periode sebelumnya.
“Pelantikan pemerintahan baru, menjadi sebuah momen penting untuk mengubah arah bangsa,” kata Muhammad Nurdiyansyah, Koordinator Pusat BEM SI, dalam keterangan persnya, Minggu, (20/10/2019)
Selain itu mereka juga berkeyakinan, eskalasi gerakan tidak boleh berhenti, hanya karena pergantian pemerintahan baru. Gerakan ini hanya akan usai, ketika setiap aspirasi publik, telah menjadi kebijakan pemerintah yang konkret.
Menurut Nurdiyansyah, demokrasi Indonesia hari ini, terwakili dalam gambaran serangkaian aksi protes, sejak tanggal 24 September hingga hari ini. Ketika mahasiswa membangun gerakan ke arena parlemen jalanan, direspon dengan keras oleh negara.
“Aparat keamanan bertindak di luar aturan yang berlaku. Massa aksi menjadi korban, dipukuli, ditendang, dan ditembaki. Lima orang gugur,” terang mahasiswa IPB ini.
Tindakan brutal aparat tersebut, kata Nur telah mengambil nyawa dan sampai hari ini dan belum ada satupun upaya pertanggungjawaban. Selain itu apa yang terjadi juga belum mampu membuat pemangku kebijakan menjalankan aspirasi masyarakat.
Belum lagi lanjut Nur, agenda pelemahan KPK melalui RUU KPK, telah disahkan sejak 17 Oktober 2019. Kelompok elit menyandera kepentingan pemberantasan korupsi.
Namun baginya, meskipun beberapa RUU yang bermasalah, telah ditunda pelaksanaannya, namun ini semua menjadi bukti, ada upaya untuk membentuk kebijakan pro-kapital, yang mencederai kepentingan rakyat.
Berbagai permasalahan nyata lainnya lanjut Nur, mulai dari kebakaran hutan dan lubang tambang yang menganga, masih menjadi gambaran lingkungan kita. Kemudian masalah BPJS yang semakin merugi dan merugikan warga, liberalisasi pendidikan, rektor yang menjadi perpanjangan tangan rezim, dan reforma agraria masih sekadar bahasa politis.
“Maka dari itu Maka, Aliansi BEM Seluruh Indonesia, bersepakat akan kembali turun ke jalan, tepat satu hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 21 Oktober 2019,” tutupnya.
