Penulis : Imanha
BANDUNG, KABARKAMPUS – Sosialisasi pencegahan dan penanganan HIV, sifilis dan hepatitis B atau disebut triple eliminasi memerlukan peran anak muda. Namun peran anak mudah maupun yang duduk di bangku kuliah (mahasiswa) dinilai masih minim. Kurangnya panggilan hati disebut sebagai penyebabnya.
Rumyati, kader Warga Peduli Aids (WPA), menuturkan pengalaman dirinya yang harus blusukan mensosialisasikan pentingnya tes triple eliminasi bagi ibu hamil maupun calon ibu hamil. Selama blusukan, menurutnya memang butuh keikhlasan tanpa berhadap bayaran.
“Saya sebelum menjadi kader WPA, juga jadi PKK. Saya sudah biasa blusukan. Ada yang tanya apa gunanya jadi WPA, banyak. Bisa dengar banyak (ilmu),” tutur Rumyati, dalam “Talkshow Peran Media dalam Program Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Triple Eliminasi)” yang digelar Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat, di Bandung, Senin (25/11/2019).
Ia mengaku kesulitan mengajak orang yang mau menjadi kader WPA. Menjadi kader memang membutuhkan niat dalam hati. Kebanyakan kader WPA adalah ibu-ibu alias emak-emak. Masih jarang anak muda yang mau terjun menjadi kader WPA. Padahal generasi muda sangat diperlukan untuk regenerasi maupun melakukan pendekatan yang lebih kekinian.
“Kader WPA butuh yang muda-muda. Karena peserta (sasaran) bisa saja bosan emak-emak lagi, emak-emak lagi,” ucapnya.
Alasan kurangnya anak muda yang minat menjadi kader WPA menurut Rumyati karena alasan finansial. “Kalau bawa anak muda mikirnya uang,” katanya setengah berkelakar. Tapi ia segera menambahkan, “Mungkin hati mereka belum luluh. Anak muda belum ada dorongan dari hati terdalam.”
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung dr Rosye Arosdiani mengakui pihaknya juga kesulitan mencari SDM yang terampil di bidangnya. Contohnya, untuk memilih kepala puskesmas diperlukan SDM yang memahami berbagai isu kesehatan masyarakat termasuk paham isu HIV/Aids atau triple eliminasi.
“SDM di puskesmas itu masih menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya dalam hal isu HIV/Aids,” katanya seraya mebambahkan bahwa persoalan SDM di Kota Bandung ini masih bisa diatasi.
Mengenai pentingnya pencegahan HIV, sifilis dan hepatitis B pada ibu hamil, Rosye menyatakan bahwa dasarnya ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52/2007 bahwa semua ibu hamil wajib untuk dites HIV, sifilis dan hepatitis. Peraturan ini diberlakukan untuk mencegah penularan pada anak.
Dalam talkshow tersebut dibahas juga metode pendekatan kekinian memanfaatkan peran media massa dan media sosial untuk menjangkau sasaran sosialisasi dan pencegahan triple eliminasi pada ibu ke anak. Selain kader WPA, talkshow ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung.
Para peserta yang merupakan pegiat kesehatan seperti dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA), komunitas rehabilitasi Rumah Cemara, dan lain-lain, antara lain menyoroti susahnya mengundang jurnalis maupun mengelola media sosial. Seperti disampaikan pegiat dari KPA Kota Bandung, Maya, yang kesulitan mengelola akun media sosialnya.
Maya menuturkan, KPA memiliku akun Instagram, Twitter, Facebook. Tapi ada kendala dalam pengelolaannya. Contohnya, bagaimana cara membuat foto yang baik diunggah, cara membuat keterangan (caption) yang benar, dan seterusnya.
“Bikin caption di Instagram takut salah. Padahal kita punya Instagram, Youtube, Facebook tapi yang lihat itu-itu saja,” kata Maya.
Zaky Yamani yang mewakili AJI Bandung mengatakan, mengurus media sosial tentu tidak bisa asal-asalan. Menurutnya, media sosial suatu organisasi, misalnya, harus menjadi bagian dari struktur organisasi tersebut. Tidak bisa media sosial suatu organisasi tetapi tidak masuk ke dalam struktur organisasi. Karena dengan masuk struktur, maka akan ada SDM, rencana, strategi maupun target dan capaian yang jelas.
Jika KPA tidak memasukkan media sosial ke dalam struktur organisasinya, menurut Zaky akan susah membesarkan media sosialnya, misalnya meningkatkan jumlah pengikut atau audiens. Jadi KPA ataupun organisasi lainnya yang bergelut di isu HIV/Aids, perlu divisi atau bagian khusus yang menangani media sosial maupun media massa.
KPA, lanjut dia, minimal perlu dua orang untuk menangani media sosial dan media massa. “Itu harus dua orang yang berbeda untuk menangani pekerjaan besar (media sosial dan media massa). Targetnya beda,” katanya.
Di divisi media sosial nantinya ada pembuat konten, admin, dan lain-lain. Ia mencontohkan Instagram Rumah Cemara yang hingga kini memiliki pengikut 18 ribu lebih. Strategi Rumah Cemara dalam menjaring audiens ialah dengan membuat link antara media sosial dan situs webnya. []
Caption:Talkshow “Peran Media dalam Program Eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Triple Eliminasi)” yang digelar Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat, di Bandung, Senin (25/11/2019).
